Bupati Merangin Teken Komitmen Anti Korupsi

JAMBI - Guna lebih memahami dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penganggaran APBD di lingkup Kabupaten Merangin, Bupati H Mashuri bersama unsur pimpinan DPRD Kabupaten Merangin dan tim Banggar DPRD Merangin, mengikuti Rakor Pemberantasan Korupsi Perencanaan dan Penganggaran APBD Daerah se-Provinsi Jambi, di sebuah hotel di Kota Jambi, Selasa(13/9).

Pada kesempatan itu bupati bersama unsur pimpinan DPRD Merangin juga melakukan penandatanganan pernyataan komitmen anti korupsi, anti gratifikasi, anti pungli dan anti suap dalam penganggaran APBD.

Baca juga: Indonesia dan Rusia Tandatangani MoU Kerjasama di Bidang Hukum

Kegiatan Rakor anti korupsi dalam penganggaran APBD juga di ikuti bupati dan walikota se-Provinsi Jambi, serta unsur pimpinan DPRD se-Provinsi Jambi. Adapun narasumber yang di hadirkan dari KPK RI adalah Edi Suryanto PLT Direktur Kordinasi dan Sufervisi KPK RI wilayah 1 Sumbagsel.

Bupati Merangin H.Mashuri mengunglapkan, jika kegiatan rakor seperti itu sangat bermanfaat dalam pengimplementasi perencanaan APBD yang baik dan benar.

Baca juga: Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2023 Dimulai, Bea Cukai Perkuat Pengamanan Laut Indonesia

"Rakor yang dilaksanakan Pemerentah Provinsi Jambi ini setidaknya bisa mencegah indikasi-indikasi penyalah gunaan wewenang dalam penggaran APBD, khususnya APBD Merangin, "ujar Bupati

Selain itu, bupati Merangin menjelaskan  jika Kabupaten Merangin berkomitmen dalam penganggaran APBD Merangin berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: Dugaan TPPU di Kemenkeu, Trimedya Panjaitan Setuju Adanya UU Perampasan Aset

"Kita dalam penganggaran selalu berpegang dengan aturan, bahkan kita selalu intens berkoordinasi dengan legislatif dan penganggaran APBD, "pungkasnya.(IS/kominfo)